Fakta Klik – Pemerintah pusat kembali menetapkan arah penggunaan Dana Desa melalui Permendes PDT Nomor 16 Tahun 2025 yang menjadi dasar pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Regulasi ini dinilai memperjelas prioritas pembangunan desa, namun di sisi lain memunculkan kekhawatiran terkait menyempitnya ruang fleksibilitas pemerintah desa dalam menjawab kebutuhan lokal yang beragam.
Dalam aturan tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah larangan penggunaan Dana Desa, mulai dari pembayaran honorarium aparatur desa, perjalanan dinas ke luar daerah, hingga pembiayaan kegiatan bimbingan teknis dan studi banding. Pembangunan kantor atau balai desa pun dibatasi, kecuali untuk rehabilitasi ringan dengan nilai tertentu. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mencegah pemborosan anggaran, namun dinilai berpotensi menghambat kebutuhan operasional dan peningkatan kapasitas aparatur desa.
Di sisi lain, pemerintah juga menetapkan fokus prioritas penggunaan Dana Desa 2026, antara lain untuk penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT Desa, penguatan ketahanan iklim dan bencana, peningkatan layanan kesehatan dasar, ketahanan pangan, hingga pembangunan infrastruktur desa dan digitalisasi. Dana Desa juga diarahkan untuk mendukung implementasi Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya penguatan ekonomi desa.
Meski arah kebijakan tersebut bertujuan memastikan Dana Desa lebih tepat sasaran dan akuntabel, pembatasan penggunaan anggaran operasional desa yang hanya maksimal 3 persen dari total pagu Dana Desa kembali menjadi sorotan. Sejumlah pihak menilai kebijakan ini perlu diimbangi dengan ruang diskresi yang lebih adaptif, agar pemerintah desa tetap mampu merespons kebutuhan mendesak dan karakteristik wilayah masing-masing.
Dengan pengetatan aturan ini, pemerintah desa diharapkan mampu menjalankan pengelolaan Dana Desa secara transparan dan partisipatif, namun tantangan ke depan adalah memastikan kebijakan tersebut tidak justru menjauhkan Dana Desa dari prinsip pembangunan berbasis kebutuhan lokal.